
- PJ KEPALA DESA GUNTUR SERAHKAN BANTUAN INSENTIF UNTUK 44 TENAGA PENDIDIK TK DAN GURU NGAJI
- CAMAT BENER IKUTI DESK KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO
- CAMAT BENER MONITORING SELEKSI KADUS II KALITAPAS SAIFUROHMAN BERHASIL UNGGULI NURKAIDAH
- CAMAT BENER HADIRI RAKOR PKUB KECAMATAN BENER
- DOLAN DESO CAMAT BENER DI DESA KALIURIP MENGGALI LEBIH DEKAT ANIMO WARGA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
- GELAR TASYAKURAN PWRI KABUPATEN PURWOREJO KE-63 MENGEKSPRESIKAN SEMANGAT DAN PRODUKTIFITAS DIUSIA SENJA
- KADER PKK POKJA II TP PKK KECAMATAN BENER IKUTI BINTEK POJOK BACA
- CAMAT BENER HADIRI PENGAJIAN UMUM DALAM RANGKA MERTI DESA KEDUNGPUCANG
- KEPALA DESA KALIWADER MELANTIK PERANGKAT DESA BARU UNTUK FORMASI JABATAN KAUR KEUANGAN DAN KADUS I
- CAMAT BENER HADIRI PENERMAAN JAMAH HAJI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 1447 H/2025 M
PEMERINTAH DESA KEDUNGLOTENG GELAR PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGURUS BUMDES

Keterangan Gambar : Kasi PMD Kecamatan Bener, Ayem Setyarti, M.Pd memberikan sambutannya pada acara Pelatihan Kapasitas bagi pengelola Bumdes desa Kedungloteng. Selasa 03 / 12 / 2019
Pemerintah Desa Kedungloteng, Kecamatan Bener menggelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BumDes ). Kegiatan tersebut dilaksanakan di balaidesa Kedungloteng, pada Selasa 03 Desember 2019 yang dihadiri oleh Kasi PMD, Ayem Setyarti, M.Pd, Pendamping Desa ( PD ),Kepala Desa beserta perangkat desa Kedungloteng, pengurus Bumdes,dan sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya Kasi PMD, Ayem Setyarti, M.Pd menyampaikan ucapan terimakasih dan mengapreisasi terselenggaranya kegiatan tersebut. " Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus Bumdes ini sangat penting dilakukan untuk membekali para pengurus Bumdes agar mereka mampu mengelola dan mengembangkan Bumdes secara baik, terutama di awal masa kepengurusannya. Dan perlu diketahui bahwa keberadaan Bumdes memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi ,sehingga hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek hukum dalam pengelolaan keuangan desa."