▴ ▴ - Seksi Pemum Trantib Kecamatan Bener menghadiri Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 H Tahun 2026.
- Camat Bener Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ( KDKMP ) Desa Kalitapas
- Camat Bener Hadiri Pembentukan Panitia Mutasi Jabatan Perangkat Desa Jati.
- Camat Bener Hadiri Pelaksanaan Jamsostek Pemdes dan Kelembagaan Desa Tahun 2026.
- Pererat Solidaritas, Satlinmas se-Kecamatan Bener Ikuti Outbound di Pantai Dewa Ruci Jatimalang.
- CAMAT BENER HADIRI SADRANAN DI MAKAM SIKAPUK DESA CACABAN KIDUL
- Kecamatan Bener Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penanganan Tentang Ketertiban Umum.
- KH. MUH YASIN ISI PENGAJIAN HARI SENIN OPD KECAMATAN BENER TENTANG PUASA RAMADHAN
- APEL PAGI HARI SENIN OPD KECAMATAN BENER
- CAMAT BENER HADIRI KOPDAR UMKM WAYAH BENER PERKUAT SINERGI, DORONG KOLABURASI
DESA KALIURIP DUDUKI REKOR CEPAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TRANSFER
Permohonan Dana Desa Tahap ke 2 tahun 2020

Keterangan Gambar : Permohonan pengajuan Dana Desa Tahap kedua
Jumat, 8 Mei 2020 Desa Kaliurip duduki rekor tercepat permohonan Dana Desa Tahap ke 2 Tahun ini, yang mana telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2020 tentang tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa. dan memenuhi 8 persyaratan yaitu diantaranya LRA Dana Desa Tahap ke tiga tahun anggaran 2019, Perdes Pertanggungjawaban APBdes, SPJ Dana Desa tahap ke tiga tahun 2019.
Kendala yang dihadapi di desa desa dalam penyajian persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa tahun 2020 salah satunya surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahap 3 tahun sebelummnya, hal ini menjadi momok bagi perangkat desa saat ini karena di tahap pertama tahun ini permohonan penyaluran Dana Desa belum mensyaratkan SPJ.
Dikecamatan bener bermacam kendala diantaranya SDM perangkat desa yang belum cakap dengan aplikasi Siskeudes yang mana telah sangat membantu dalam penatausahaan keuangan desa namun masih banyak perangkat desa yang belum menguasai ilmu siskeudes sehingga banyak data dukung SPJ yang tidak benar dan berlaku sebagai data dukung yang lengkap dan sah, sehingga peran pelaksana dikecamatan harus semakin intensif dalam pendampingan tata cara penyusunan SPJ maupun tata cara pengerjaan siskeudes. (Akr87).



