▴ ▴ - SEKCAM BENER PIMPIN MONITORING MUSDES PENETAPAN APBDES TAHUN 2026 DESA KALIURIP
- UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE 97 KECAMATAN BENER
- CAMAT BENER HADIRI MUSDES PERBAIKAN JALAN KABUPATEN RUAS KALIWADER - PEKACANGAN
- DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN BENER GELAR SENAM SEHAT BERSAMA
- PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO GELAR RAKOR PENCEGAHAN KORUPSI DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025
- KEPALA DESA NGASINAN LANTIK PERANGKAT DESA UNTUK FORMASI JABATAN KAUR TATA USAHA DAN UMUM SERTA KEPALA DUSUN PESANGGRAHAN
- PERKUAT SINERGI KEAMANAN SEKOLAH, PLT. KASI PEMUM TRANTIB KOORDINASI DENGAN BHABINKANTIBMAS DAN SDN SENDANGSARI
- CAMAT BENER HADIRI SOSIALISASI PELAKSANAAN PLTSL DESA KALIWADER
- DPO Kecamatan Bener Dorong Pemberdayaan Difabel Melalui Rumah Singgah dan Klinik Pijat Netra Sensorik
- KECAMATAN BENER PERKUAT UPAYA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PROGRAM INOVASI DOLAN DESA
TARGET WAKTU SERAPAN ANGGARAN MENUJU LIMIT, PARA PAHLAWAN ANGGARAN DESA BERTANDANG KE BPPKAD
TARGET SERAPAN ANGGARAN DESA

Keterangan Gambar : Pahlawan Anggaran Desa kejar target bertandang ke BPPKAD
Bener, Tahun Anggaran 2019 telah berada dipenghujung, hitungan kalender tahun 2019 segera berakhir. Namun demikian berbeda dengan OPD dan Pemerintah Desa, Masih ada target serapan anggaran yang menjadi tanggung jawab yang harus di selesaikan di beberapa Pemerintah Desa di Kecamatan Bener. Cukup bervariasi serapan Anggaran Desa yang harus mereka selesaikan, seperti ADD Siltap tahap ke 3, PDRD, dan Propendakin.
Para punggawa Desa yang terdiri dari sekdes ini harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan berbagai revisi administrasi agar lolos verifikasi pencairan. Libur Bersama selama 2 hari 24 dan 25 Desember 2019, dimanfaatkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan administrasi Anggaran Desa yang harus mereka kejar. Solusinya adalah rame-rame bertandang ke BPPKAD Kabupaten Purworejo bahkan hingga menjelang dini hari. Demikian kegigihan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan Anggaran Desa beserta tim fasilitator Kecamatan Bener yang dengan setia memfasilitasi kepentingan Pemerintah Desa. (Nur.070)



