▴ ▴ Bener, Akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa merupakan salah satu bentuk eksistensi suatu organisasi Pemerintah Desa itu sendiri terlebih lagi dalam pengelolaan anggaran. Selain dari sisi manfaat dan aspek hukum yang . . .
Bener, Akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa merupakan salah satu bentuk eksistensi suatu organisasi Pemerintah Desa itu sendiri terlebih lagi dalam pengelolaan anggaran. Selain dari sisi manfaat dan aspek hukum yang . . .
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana setiap desa menerima dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jumlahnya berlipat dan anggaran tersebut terus mengalami kenaikan setiap . . .
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana setiap desa menerima dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jumlahnya berlipat dan anggaran tersebut terus mengalami kenaikan setiap . . .
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana setiap desa menerima dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jumlahnya berlipat dan anggaran tersebut terus mengalami kenaikan setiap . . .
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana setiap desa menerima dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jumlahnya berlipat dan anggaran tersebut terus mengalami kenaikan setiap . . .
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana setiap desa menerima dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jumlahnya berlipat dan anggaran tersebut terus mengalami kenaikan setiap . . .
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana setiap desa menerima dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jumlahnya berlipat dan anggaran tersebut terus mengalami kenaikan setiap . . .
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana setiap desa menerima dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jumlahnya berlipat dan anggaran tersebut terus mengalami kenaikan setiap . . .
Bener. Salah satu tugas pokok dan fungsi Camat sesuai engan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016, salah satunya adalah mebina dan mengawasi penyelenggaraan Desa dan atau Kelurahan. Guna mengoptimalkan tugas pokok . . .
SOTK
