
- RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWOREJO
- DORONG PERCEPATAN INTENSIFIKASI PBB P1 TAHUN 2025 CAMAT BENER TURUN LANGSUNG KE DESA JATI
- PENYALURAN BLT DD DESA JATI
- REKONSILIASI REALISASI SPJ FUNGSIONAL TRIWULAN 1 TAHUN 2025
- KETUA TIM PEMBINA POSYANDU KECAMATAN BENER MELANTIK DAN MENGUKUHKAN 28 KETUA TIM PEMBINA POSYANDU DESA
- DINILAI CACAT HUKUM HASIL SELEKSI PERANGKAT DESA KALIBOTO DIBATALKAN
- PENYALURAN BLT DD DESA BENER
- PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN KETUA TP POSYANDU DESA DAN SOSIALISASI POSYANDU 6 SPM KECAMATAN BENER
- APEL PAGI HARI SELASA OPD KECAMATAN BENER
- APEL PAGI HARI SENIN OPD KECAMATAN BENER
MUSDES STUNTING DAN MUSDES RKDPDESA 2025 DESA KEDUNGPUCANG
Musdes Stunting dan RKPDES

Bertempat di Aula Balai Desa Kedungpucang Kecamatan Bener telah dilaksanakan Musyawarah Desa Rembuk Stunting kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2025 Desa Kedungpucang, Kamis 22 Agustus 2024. Kegiatan dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Bener yang dalam hal ini dihadiri oleh Tim I dipimpin oleh Kasi Pembangunan Hodayatusibyan, S.IP , BKB PK Bener, PD/PLD, Pemerintah Desa Kedungpucang, Bidan Desa, BPD dan unsur dari kelembagaan desa di Desa Kedungpucang.
Kegiatan diawali dengan Rembuk stunting yag merupakan salah satu rangkaian pramusyawarah desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) tahun 2025, juga menjadi amanat Pemerintah Pusat dan Kabupaten terhadap pemerintah desa agar memprioritaskan penggunaan dana desa tahun 2024 untuk pencegahan dan penanganan stunting. Sehingga percepatan stunting bisa tepat sasaran berdasarkan hasil data yang dihimpun dari masing-masing pedukuhan oleh petugas/kader bersama bidan desa.
Selanjutnya selesai dengan kegiatan Rembuk Stunting di lanjutkan dengan kegiatan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025 Desa Kedungpucang dibuka oleh ketua BPD Kedungpucang Muhdi Anto Total, S.Pd dan hasil musyawarah ini adalah untuk menentukan arah kebijakan pemerintah desa, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan ataupun penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan tahun depan.