▴ ▴ - KASI PM BERSAMA SEKSI PEMUM TRANTIB KECAMATAN BENER DALAM GIAT MONITORING PENYAKURAN BLT KESRA
- BUPATI PURWOREJO TINJAU LANGSUNG JALAN AMBLES DAN SERAHKAN BANTUAN KEPADA KELUARGA KORBAN MUSIBAH TANAH LONGSOR
- SEKCAM BENER PIMPIN MONITORING MUSDES PENETAPAN APBDES TAHUN 2026 DESA KALIURIP
- UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE 97 KECAMATAN BENER
- CAMAT BENER HADIRI MUSDES PERBAIKAN JALAN KABUPATEN RUAS KALIWADER - PEKACANGAN
- DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN BENER GELAR SENAM SEHAT BERSAMA
- PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO GELAR RAKOR PENCEGAHAN KORUPSI DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025
- KEPALA DESA NGASINAN LANTIK PERANGKAT DESA UNTUK FORMASI JABATAN KAUR TATA USAHA DAN UMUM SERTA KEPALA DUSUN PESANGGRAHAN
- PERKUAT SINERGI KEAMANAN SEKOLAH, PLT. KASI PEMUM TRANTIB KOORDINASI DENGAN BHABINKANTIBMAS DAN SDN SENDANGSARI
- CAMAT BENER HADIRI SOSIALISASI PELAKSANAAN PLTSL DESA KALIWADER
RAKOR PENGAWASAN PEMILU KECAMATAN BENER
PEMILU 2024

Bener, Camat Bener Vivin Suryandari Feriyani, S.STP.MM bersama anggota Forkopimcam Bener dari unsur Polsek dan Koramil Bener menghadiri rapat koordinasi pengawasan pemilu 2024. Rakor yang dilaksanakan di aula Kecamatan Bener Senin (20 /11/2024) di ikuti pula oleh unsur penyelenggara pemilu ketua pengawas pemilu Kecamatan Bener Ahmat Faruq, ketua panitia pemilu Kecamatan Bener Hanang Sarwono, beserta unsur sekertariat masing-masing.
Rakor membahas terkait persiapan memasuki masa kampanye yang akan mulai dilaksanakan pada 28 November 2023, dan persiapan yang telah dilaksanakan oleh Pengawas Kecamatan Bener dan PPK Kecamatan Bener. Pada kesempatan tersebut juga membahas peta kerawanan pemilu Kecamatan Bener yang dipaparkan oleh Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Bener Amat Faruq.
Camat Bener dalam pengarahannya mengatakan, bahwa Aparatur Negara ASN, TNI, Polri harus netral, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu. Hati hati dalam setiap ucapan kita, dan sikap dimanapun kita berada, karena sengaja atau tidak keberpihakan kepada salah peserta pemilu dapat muncul dan bisa cepat direspon oleh masyarakat. Sehingga sangat mungkin bisa menjadi delik pelanggaran atas netralitas Aparatur Negara yang telah diatur dalam undang-undang. (Bener Super)



