▴ ▴ - SEKCAM BENER PIMPIN MONITORING MUSDES PENETAPAN APBDES TAHUN 2026 DESA KALIURIP
- UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE 97 KECAMATAN BENER
- CAMAT BENER HADIRI MUSDES PERBAIKAN JALAN KABUPATEN RUAS KALIWADER - PEKACANGAN
- DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN BENER GELAR SENAM SEHAT BERSAMA
- PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO GELAR RAKOR PENCEGAHAN KORUPSI DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025
- KEPALA DESA NGASINAN LANTIK PERANGKAT DESA UNTUK FORMASI JABATAN KAUR TATA USAHA DAN UMUM SERTA KEPALA DUSUN PESANGGRAHAN
- PERKUAT SINERGI KEAMANAN SEKOLAH, PLT. KASI PEMUM TRANTIB KOORDINASI DENGAN BHABINKANTIBMAS DAN SDN SENDANGSARI
- CAMAT BENER HADIRI SOSIALISASI PELAKSANAAN PLTSL DESA KALIWADER
- DPO Kecamatan Bener Dorong Pemberdayaan Difabel Melalui Rumah Singgah dan Klinik Pijat Netra Sensorik
- KECAMATAN BENER PERKUAT UPAYA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PROGRAM INOVASI DOLAN DESA
SEKRETARIS KECAMATAN BENER HADIRI SOSIALISASI PERCEPATAN POSBAKUM
Pos Bantuan Hukum

Keterangan Gambar : Sosialisasi Percepatan Pos Bantuan Hukum bertempat di Aula DPPPAPMD Kabupaten Purworejp, Rabu, 1 Oktober 2025
Camat Bener melalui Sekretaris Kecamatan Bener, Bambang Surtianto, S.Si, M.Acc menghadiri Sosialisasi Percepatan Pos Bantuan Hukum ( Posbakum ) pada Rabu, 1 Oktober 2025 bertempat di Aula DPPPAPMD Kabupaten Purworejo.
Kegiatan dihadiri seluruh Camat se-Kab. Purworejo dan dibuka oleh Kepala DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, Laksana Sakti, AP, M.Si dengan narasumber Ibu Yuli dari Kantor Wilayah Hukum Provinsi Jateng.
Posbakum adalah Pos Bantuan Hukum, yaitu layanan gratis yang dibentuk oleh dan berada di setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat tidak mampu. Tujuannya adalah menjamin hak akses keadilan bagi setiap orang, serta meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi saat berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.
Dengan adanya Posbankum di tingkat desa/kelurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan pelosok negeri.



