▴ ▴ - SEKCAM BENER PIMPIN MONITORING MUSDES PENETAPAN APBDES TAHUN 2026 DESA KALIURIP
- UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE 97 KECAMATAN BENER
- CAMAT BENER HADIRI MUSDES PERBAIKAN JALAN KABUPATEN RUAS KALIWADER - PEKACANGAN
- DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN BENER GELAR SENAM SEHAT BERSAMA
- PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO GELAR RAKOR PENCEGAHAN KORUPSI DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025
- KEPALA DESA NGASINAN LANTIK PERANGKAT DESA UNTUK FORMASI JABATAN KAUR TATA USAHA DAN UMUM SERTA KEPALA DUSUN PESANGGRAHAN
- PERKUAT SINERGI KEAMANAN SEKOLAH, PLT. KASI PEMUM TRANTIB KOORDINASI DENGAN BHABINKANTIBMAS DAN SDN SENDANGSARI
- CAMAT BENER HADIRI SOSIALISASI PELAKSANAAN PLTSL DESA KALIWADER
- DPO Kecamatan Bener Dorong Pemberdayaan Difabel Melalui Rumah Singgah dan Klinik Pijat Netra Sensorik
- KECAMATAN BENER PERKUAT UPAYA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PROGRAM INOVASI DOLAN DESA
SOSIALISASI PENYUSUNAN RPUM DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Penyusunan RPUM

Keterangan Gambar : Sosialisasi Penyusunan RPUM dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko , Rabu, 1 Oktober 2025 di Aula Kecamatan Bener.
Bener. Rabu, 1-10-2025 bertempat di Aula Kecamatan Bener telah dilaksanakan kegiatan
Sosialisasi Penyusunan Rencana ulaumum Penanaman amodal (RUPM) dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
Kesgiatan dihadiri para pelaku UMKM dan perangkat desa se Kecamatan Bener dengan narasumber Ari Prabowo, S.IP dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
( DPMPTSP ) Kabupaten Purworejo dan Ibu Ajeng Dewi P., SH., MH. (DPRD Kabupaten Purworejo) serta Camat Bener yabg diwakili okeh Sekretaris Kecamatan Bener, Bambqng Surtianto, S.Si, M.Acc.
Disampaikan oleh narasumber bahwa idalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan RPUM ini untuk penyampaian informasi dan koordinasi dalam rangka menyusun dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang menjadi pedoman kebijakan investasi daerah di Kabupaten Purworejo dengan tujuannya untuk menyelaraskan data dan mengidentifikasi para pelaku usaha untuk saat ini harus mempunyai NIB ( Nomor Induk Berusaha ) sebagai nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai tanda legalitas bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnisnya.



